Implementasi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Aek Kanopan ditinjau dari fatwa DSN-MUI

Naipospos, Hafiy Rahman Danil (2025) Implementasi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Aek Kanopan ditinjau dari fatwa DSN-MUI. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2140100032.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya fenomena menarik dalam permasalahan pembiayaan Murabahah di perbankan syariah, dimana terdapat bank syariah yang melakukan transaksi Murabahah dengan menyerahkan uang kepada nasabah (bukan barang). Hal ini bertentangan dengan aturan berupa fatwa DSN-MUI No. 04 Thn 2000 pada ketetapan pertama poin ke 4 yang berbunyi “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”. Peneliti bertujuan untuk meneliti praktik pembiayaan Murabahah dimana nasabah sendiri sebagai wakil Bank membeli barang (objek murabahah) kepada pihak ketiga selaku penjual barang (distributor, suplier, agen, resseller, dropshipper) idealnya berlandaskan kepada fatwa DSN-MUI terkait murabahah, dan aturan pendukung sejenis lainnya. Dan juga belandaskan pada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan terkait akad murabahah ini. Praktik murabahah di perbankan syariah juga telah banyak dilakukan berbagai modifikasi, bahkan untuk sebagian dinilai masih ada yang harus diperbaiki dari konsep dasar Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah baik dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 Thn 2000, Fatwa DSN-MUI No. 111 Thn 2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif, berdasarkan pendekatan hukum normatif-empiris. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, yang merupakan hasil wawancara dan pengambilan data di Bank Syariah Indonesia KCP Aek Kanopan. Penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Aek Kanopan harus lebih disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI dan aturan pendukung lainnya. Peneliti melihat ada kontradiksi pada alur pembiayaan murabahah dengan fatwa DSN-MUI yaitu alur mekanisme akadnya menggunakan akad murabahah. Pada aturan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI bahwa Pembiayaan Murabahah mengharuskan akad wakalah dilakukan terlebih dahulu sebelum barang didapat dan lalu setelah barang didapat oleh nasabah barulah dilaksanakan akad murabahah antara pihak bank dan nasabah.

Actions (login required)

View Item