Mekanisme konversi hak tanah ulayat menjadi hak milik di Desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal

Akbar, Ilham (2023) Mekanisme konversi hak tanah ulayat menjadi hak milik di Desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1910300021.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Penelitian dalam Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Mekanisme Konversi Hak Tanah Ulayat menjadi Hak Milik Di Desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini dilakukan penelitian di lingkungan Desa Kubangan Tompek, dimana di daerah tersebut masih banyak sekali tanah adat ataupun tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat. Hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat atas segala sumber daya agrarian (terutama tanah) yang ada pada wilayahnya. Hak ulayat atas tanah merupakan suatu hak atas tanah tesendiri, unik dan berbeda dengan hak-hak atas tanah jenis lainnya dank arena itu pula tanah ulayat tidak termasuk dalam kategori tanah Negara. Tanah ulayat masyarakat hukum adat dapat dilakukan peralihan karena adanya hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang dimiliki. Peralihan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara peralihan yang berlaku dalam hukum adat setempat. Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian metode pengumpulan data melalui Interview,observer di lokasi penelitian, yaitu di Desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Dan serta data lain dari beberapa sumber yang di anggab valid. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan bahwasanya mekanisme konversi hak tanah ulayat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu dengan cara beralih maksudnya apabila si pemilik tanah telah meningeal dunia maka hak tanah ulayat tersebut akan beralih kepada ahli warisnya, kemudian cara yang kedua yaitu menurut Hukum adat maksudnya yakni apabila seseorang anggota masyarakat Hukum adat mempunyai hak untuk membukak hutan dalam lingkungan wilayah hukum adatnya dengan persetujuan kepala adatnya yang dibukanya itu lama kelamaan akan menjadi hak milik yang membukanya itu.

Actions (login required)

View Item