Perlindungan hukum terhadap korban anak toxic parenting di Kabupaten Labuhanbatu dalam perspektif hukum Islam

Lubis, Yulia Khairani (2023) Perlindungan hukum terhadap korban anak toxic parenting di Kabupaten Labuhanbatu dalam perspektif hukum Islam. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1910100011.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Fokus pada penelitian ini adalah perlindungan hukum pada anak yang mengalami toxic parenting dalam keluarganya yang sangat berdampak terhadap tumbuh kembang anak di Kabupaten Labuhanbatu, dengan mengangkat dua permasalahan pokok yaitu 1) bagaimana perlindungan hukum terhadap korban anak toxic parenting di Kabupaten Labuhanbatu? 2) bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan korban anak toxic parenting di Kabupaten Labuhanbatu?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban toxic parenting di Kabupaten Labuhanbatu serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan anak korban toxic parenting di Kabupaten Labuhanbatu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif yaitu mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, serta studi dokumen. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang sedang terjadi secara langsung. Adapun data primer dari penelitian ini adalah anak-anak yang mengalami toxic parenting dalam keluarganya dan DPPPA. Dan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, artikel, skripsi, dan literatur serta sumber lainnya yang mendukung. Adapun kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum di Kabupaten Labuhanbatu dilakukan dengan membentuk desa peduli anak, mengadakan lomba pola asuh anak dan remaja, dan sosialisasi ke sekolah ataupun ke masyarakat, sebagai bentuk perlindungan hukum preventif, kemudian mediasi bersama aparat setempat, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Uptd DPPPA, KUPT dan Staff, serta pihak kelurahan, bantuan hukum didampingi tenaga advokat, dan pendampingan kesehatan didampingi tenaga psikolog, sebagai bentuk perlindungan hukum represif sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan lembaga yang melakukan perlindungan tersebut ialah DPPPA, sedangkan menurut perspektif hukum Islam bahwa anak harus dilindungi dari segala hal yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak, seperti yang terdapat dalam Q.S. At-Tahrim: 6, karena dalam perspektif hukum Islam perilaku kekerasan terhadap anak sangat dilarang kecuali dalam hal mendidik dan beribadah, itupun harus sesuai dengan beberapa ketentuan yang ada, hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah Saw melarang melakukan kekerasan seperti pemukulan walaupun untuk mendidik anak.

Actions (login required)

View Item