Penyelesaian sengketa ekonomi antara wedding organizer dan konsumen disebabkan force majuere ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah (studi kasus di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan)

Kharisma, Sulis (2023) Penyelesaian sengketa ekonomi antara wedding organizer dan konsumen disebabkan force majuere ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah (studi kasus di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan). Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1810200003.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Konsumen ini merupakan individu atau sekelompok orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Keadaan memaksa atau Force Majeur adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Seperti yang terjadi di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dimana pada saat covid-19 banyak terjadi pembatalan dalam akad sewa menyewa salah satu penyebabnya adalah Force Majeure karena Covid-19. KUHPerdata pada dasarnya tidak secara tegas mengatur defenisikan dari Force Majeure sebagaimana diatur dalam pasal 1245 KUHPerdata, bahwa debitur tidak memiliki kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila mana karena “suatu keadaan memaksa” atau karena hal yang terjadi secara kebetulan”, debitur terhalang untuk melaksanakan kewajibannya. Force Majeure dalam KUHPerdata diartikan sebagai keadaan debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Oleh karena itu terminologi yang digunakan yaitu keadaan paksa. Keadaan paksa yang diartikan sebagai kejadian diluar kendali satu pihak. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Penelitian kualitafif ini sifatnya deskriptif, analisis peneliti yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata kata atau kaliamat kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Penelitian hukum normatif-empiris Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu dimana peneliti melakukan wawancara langsung kepada masyarakat, dan data sekunder dimana peneliti terjun langsung ke lapangan dalam penelitian ini. Pada kasus ini dimana pihak konsumen telah melakukan pembayaran uang muka kepada pihak wedding organizer, dan karena adanya aturan pemerintah yaitu pembatasan sosial berskala besar membuat para pihak konsumen tidak dapat melakukan resepsi acara pernikahan (pesta). Dan oleh sebab itu pihak konsumen meminta kembali uang muka yang telah dibayarkan kepada pihak wedding organizer. Dan tentu saja hal ini sebenarnya telah merugikan pihak wedding organizer dan juga hal yang meyebabkan batalnya acara itu bukanlah dari pihak wedding organizer.

Actions (login required)

View Item