Sanksi tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam (analisis putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/Pid.TPK/2019/PT.MTR.)

Harahap, Indah Adelina (2022) Sanksi tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam (analisis putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/Pid.TPK/2019/PT.MTR.). Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1810700017.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Sanksi tindak pidana korupsi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram No.10/Pid.TPK/2019/PT.MTR. kepada terdakwa lebih ringan daripada yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Mataram dan Mahkamah Agung. Pada pengadilan tingkat pertama serta pengadilan tingkat kasasi menjatuhkan sanksi yang terdapat pada pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan pada pengadilan tingkat banding menjatuhkan sanksi yang terdapat pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu case approach artinya melakukan telaah terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap yang membahasas kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti dan statue approach artinya menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan sata skunder, kemudian dilakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri sumber hukum positif dan sistem hukum yang relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang diteliti yaitu putusan No. 10/PID.TPK/2019/PT.MTR. Kemudian menganlisis data yang bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data-data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Dari hasil analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 10/Pid.Tpk/2019/Pt.Mtr. ditinjau dari unsur perbuatan melawan hukum, pelaku tindak pidana, serta kerugian keuangan negara. H. Silmi telah memenuhi unsur-unsur tersebut dan terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu penulis juga melakukan analisis menggunakan perspektif Hukum Pidana Islam ditinjau dari jenis Jarimah, pelaku jarimah, dan kerugian negara. Dari unsur-unsur tersebut perbuatan H. Silmi termasuk kedalam jarimah ta’zir dan terdakwa juga telah mukallaf sehingga terdakwa dapat dikenakan sanksi atau hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh H. Silmi. Dan atas sanksi yang diberikan kepada H.Silmi menurut perspektif hukum pidana Islam telah sesuai karena yang menentukannya berat ringannya hukuman adalah hakim atau ulil amri.

Actions (login required)

View Item