Perceraian pegawai negeri sipil tanpa izin dari atasan (analisis putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor:151/Pdt.G/2019/Pa.Pspk)

Tanjung, Fiqri (2022) Perceraian pegawai negeri sipil tanpa izin dari atasan (analisis putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor:151/Pdt.G/2019/Pa.Pspk). Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1810100004.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Pada dasarnya perceraian dalam Islam diperbolehkan, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. karena akibat hukum yang akan terjadi dari sebuah perceraian tersebut sangat banyak. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah menjelaskan tentang putusnya perkawinan dalam pasal 38, yang salah satunya dalam huruf (b) adalah perceraian. Kemudian, di dalam alasan-alasan perceraian itu dijelaskan secara jelas mengenai hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang kuat para pihak untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Seperti halnya yang terjadi dalam perkara Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk, Penggugat (Parida Hannum Rangkuti binti Zubeir Rangkuti /istri) yang berprofesi sebagai (PNS) tempat tinggal di Jalan T. Umar Gang Martabe Lingkungan 3 Kelurahan Losung Kecamatan Padang Sidempuan Selatan mengajukan permohonan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan dalih bahwasanya Tergugat (Parluhutan Harahap Bin Agus Salim Harahap/Suami) sebagai PNS di Klinik PEMDA Tapanuli Selatan tempat tinggal di Desa Gotting Bange Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, pemohon berdalih bahwa tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, sering mengutang kepada bank, rentenir yang hasilnya digunakan tergugat untuk bermain judi, tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain yang bernama dewi dibuktikan dengan hp dan pengakuan tergugat sendiri. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk tentang izin bercerai dari atasan bagi pegawai negeri sipil. Kemudian, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian ini kualitatif-deskriptif, yaitu dengan mencatatat, mendeskrifsikan, menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukumnya dari kepustakaan dan hasil wawancara sehingga berkaitan dengan putusan 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, yaitu dengan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan- bahan hukum (sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwasanya dalam putusan ini sudah tepat dalam hal pembuktiannya, dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan formil. Jika dilihat dari syarat materiil, hakim melihat adanya kesesuaian antara permohonan dengan keterangan saksi. Adapun tinjauan yuridis terhadap putusan hakim secara umum telah tepat, dimana hakim tidak menekankan harus memiliki surat izin dari lembaga atau instansi para pihak yang berperkara dan surat izin tersebut hanya sebagai syarat administrasi dan bukan sebagai syarat formil atau kabulnya suatu permohonan perceraian baik itu cerai gugat atau cerai talaq yang dapat diganti atau dibuktikan degan surat pernyataan siap menanggung resiko akibat dari perceraian tanpa adanya surat izin dari atasan atau instansi tempat ia bekerja ketika berproses di persidangan Pengadilan Agama.

Actions (login required)

View Item