Perceraian di luar sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Isnadi, Danil (2023) Perceraian di luar sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masters thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2150300003.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (17MB)

Abstract

Tulisan ini ingin menjelaskan perceraian yang terjadi diluar sidang pengadilan agama di Kabupaten Padang Lawas Utara yang seharusnya talak itu dijatuhkan didepan sidang pengadilan agama menurut Undang-Undang1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor terjadinya perceraian di luar sidang pengadilan agama, yang kedua apa alasan Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Bercerai dan yang ketiga apa akibat hukum yang terjadi jika perceraian dilakukan diluar sidang pengadilan agama. Tulisan ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian fiel reseach atau penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan dapat ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya talak diluar sidang pengadilan agama sebagai berikut: sudah menjadi tradisi atau kebiasaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan tidak tersosialisasi dengan baik, Menutupi aib keluarga, Transfortasi yang sulit dan biaya perkara yang terlalu mahal, dan yang terakhir membutuhkan waktu yang begitu lama jika talak dihadapan sidang pengadilan. Adapun Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Bercerai adalah atas permintaan para pihak yang beralasan sebagai syarat untuk pengajuan perkara perceraian ke pengadilan agama. Akibat hukum talak tidak dihadapan sidang pengadilan ini dapat dirasakan oleh suami, isteri dan anak serta harta bersama mereka, seperti: hak-hak isteri dan anak pasca perceraian tidak terlindungi dengan baik berupa nafkah iddah, maskan, kiswah, mut’ah serta nafkah anak sampai dia berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Dengan ini perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat untuk bercerai di Pengadilan Agama dan Kepala Desa tidak seharusnya mengeluarkan Surat Keterangan Bercerai yang itu merupakan produk pengadilan.

Actions (login required)

View Item