Hayati, Rahma (2022) Peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Nagari studi kasus di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
Text
1810300004.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB) |
Abstract
Lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga permusyawaratan tertinggi ninik mamak dalam pemerintahan Nagari. Peran lembaga kerapatan adat nagari dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menjelaskan tugas dan wewenang kerapatan adat Nagari, sedanagkan dalam peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari tidak menjelaskan peran Kerapatan adat nagari. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu Apa peran Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor Dan Apa kendala yang di alami Kerapatan Adat Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor, dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Nagari. Jenis penelitian ini adalah field research, yaitu data-data diperoleh dari lapangan.berdasarkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun alat pengumpulan data melalui wawancara kepada pengurus lembaga kerapatan adat nagari dan ninik mamak di kenagarian Rabi Jonggor. Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang dibutuhkan penulis yaitu sumber data primer dan sumberdata sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kerapatan adat nagari adalah mengawasi kegiatan-kegiatan Nagari, menyatukan persepsi suatu wilayah antar Jorong dengan Jorong tentang batas wilayah, mengurus sengketa mengenai tanah ulayat, menyelesaikan masalah adat antar jorong yang ada di Kenagarian Rabi Jonggor, dan Melestarikan adat di Kenagarian Rabi Jonggor sedangkan kendala lembaga kerapatan adat nagari yaitu dalam menjalankan tugasnya ketua Kerapatan Adat Nagari kekurangan anggaran dari pemerintah, dan di Kenagarian Rabi Jonggor tidak ada perusahaan dan pabrik karena kerapatan adat nagari mempunyai kendala apabila ada didirikan perusahaan dan pabrik di sebuah nagari, (perusahan atau pabrik berdiri dengan persetujuan kerapatan adat nagari).
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Supervisors: | Dr. Ahmatnijar, M.Ag. dan Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. |
Keywords: | Peran; Kerapatan adat nigari; Pemerintahan nagari |
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law 20 LANGUAGE, COMMUNICATION AND CULTURE > 2002 Cultural Studies |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | Ms Fatimah Adzahro Ramadani Gaja |
Date Deposited: | 20 Mar 2023 03:20 |
Last Modified: | 20 Mar 2023 03:20 |
URI: | http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/8519 |
Actions (login required)
View Item |