Lubis, Miftahul Jannah (2019) Peran pemerintah desa dalam meningkatkan budaya hukum di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.
Text
15 103 00031.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB) |
Abstract
Peraturan dibuat untuk dipatuhi seperti Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 pada pasal 29 ayat (1) huruf (e) yang berbunyi: “Setiap Orang Dilarang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya Dan Disediakan”. Namun di Desa Iparbondar masih banyak masyarakatnya yang membuang sampah tidak pada tempatnya, padahal Pemerintah Desa telah berupaya untuk membuat peraturan dengan cara mengajak masyarakat untuk bermusyawarah. Tetapi peraturan itu masih banyak yang tidak mematuhinya. Skripsi ini berujuan untuk mencari bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan budaya hukum di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tentang membuang sampah pada tempatnya serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Penelitian ini dilakukan di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara serta sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan skunder. Pemerintah Desa Iparbondar telah melakukan upaya untuk meningkatkan budaya hukum dengan membuat aturan berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat, dan di dukung dengan adanya dana desa untuk memfasilitasnya. Dalam meningkatkan budaya hukum, Pemerintah Desa mengajak elemen-elemen desa serta Naposo Nauli Bulung (NNB) sebagai angkatan muda di Desa Iparbondar untuk ikut membantu Pemerintah Desa. Walaupun telah dibuat aturan tersebut, masyarakat Desa Iparbondar masih banyak yang tidak peduli terhadap aturan yang telah disepakati terutama ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak. Karena merasa tidak terikat dengan aturan tersebut sebab ketidak hadiran saat musyawarah dilakukan. Mereka juga beralasan karena lebih mudah dan cepat membuang sampah dapur langsung ke saluran air bertepatan berada di belakang rumah. Meskipun pun telah dilakukan pemahaman dan penyadaran anak-anak juga tidak bisa di ajak untuk melakukan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah yang diadakan pemerintah desa dan masyarakat. Karena anak-anak tidak akan dapat memahami maksud dari peraturan tersebut
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Keywords: | Budaya hukum |
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law 22 PHILOSOPHY AND RELIGIOUS STUDIES > 2204 Religion and Religious Studies > 220405 Religion and Society |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | Mrs. Zura idah |
Date Deposited: | 22 Apr 2020 14:29 |
Last Modified: | 22 Apr 2020 14:29 |
URI: | http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/815 |
Actions (login required)
View Item |