Pendapat penegak hukum Kota Padangsidimpuan terhadap pemidanaan penyelenggara jalan ditinjau dari perspektif hukum pidana islam

Harahap, Efnilasari (2022) Pendapat penegak hukum Kota Padangsidimpuan terhadap pemidanaan penyelenggara jalan ditinjau dari perspektif hukum pidana islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1710700013.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Penyelenggara jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinanaan, pembangunan dan pengawasan jalan, kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan, perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan, dilakukan oleh pihak yang berwenang yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggara jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggara jalan dan mewujudkan peran penyelenggara jalan serta optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pendapat penegak hukum kota Padangsidimpuan terhadap pemidanaan penyelenggara jalan dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemidanaan penyelenggara jalan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat penegak hukum kota Padangsidimpuan terhadap pemidanaan penyelenggara jalan dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemidanaan penyelenggara jalan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkenaan dengan pemidanaan penyelenggara jalan dan Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. selanjutnya jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan ( field research ) dengan menggunakan analisis secara kualitatif dengan metode dedukatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa pemidanaan penyelenggara jalan belun terlaksana di Kota Padangsidimpuan karena ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan dan faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya pasal 273 Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan adalah kurangnya sosialisasi Undang-undang terhadap Masyarakat.

Actions (login required)

View Item