Efektivitas pelaksanaan pasal 2 PP no. 9 tahun 1975 dan pasal 147 kompilasi hukum islam tentang pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama Kec. PSP Batunadua

Hasibuan, Juriyana Megawati (2018) Efektivitas pelaksanaan pasal 2 PP no. 9 tahun 1975 dan pasal 147 kompilasi hukum islam tentang pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama Kec. PSP Batunadua. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1410100013.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaiman pelaksanaan pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Dan faktor-faktor yang menyebabkan tidak dihantarkannya tembusan putusan tersebut ke Kantor Urusan Agama. Penelitian ini dilakukan dengan mengggunakan penelitian lapangan (filed research), yaitu dengan mengumpulkan data dari pihak-pihak Kantor Urusan Agama dan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Untuk mendapatkan data-data tersebut peneliti melakukan wawancara dan Studi Dokumen dengan data yang tersedia di Kantor Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sehingga menghasilkan data atau informasi yang akurat. Adapun hasil penelitian ini adalah a. Pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua tidak efektif, dilihat dari 5 tahun terakhir ada 181 perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, hanya 1 perkara saja yang dikirimkan pemberitahuannya ke Kantor Urusan Agama. Sehingga pihak KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua mencatatkan perceraian sesuai dengan yang dikirimkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut. b. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari tidak dicatatkannya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua yaitu: 1. Terhambatnya pendataan angka perceraian yang ada di KUA. 2. Tidak dirubahnya status pasangan yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang dalam buku register perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua masih berstatus menikah. Sehingga akan berpotensi disalahgunakannya duplikat buku nikah yang ada di Kantor Urusan Agama bagi pihah-pihak yang tidak bertanggungjawab. c. Sejak ditetapkannya proses peralihan peradilan agama dari Depag ke Mahkamah Agung yg diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Panitera pengadilan agama tidak pernah menghantarkan salinan putusan perceraian ke Kantor Urusan Agama.

Actions (login required)

View Item