Pelaksanaan legalisasi tanah wakaf di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

Azmi, Shofwan (2021) Pelaksanaan legalisasi tanah wakaf di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1710100010.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia, legalisasi tanah wakaf diharuskan untuk dilaksanakan. Al-Qur‟an dan Hadits Rasul tidak menjelaskan secara eksplisit tentang legalisasi tanah wakaf, tetapi menelaah nilai dan makna yang terkandung didalamnya memerintahkan umat islam untuk mencatatkan (faktubuuh) hal yang berhubungan dengan muamalah. Tanah wakaf yang sudah diserahkan tidak dapat ditarik kembali atau ditukar dengan objek yang lain. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kepemilikan terhadap tanah wakaf, pelaksanaan wakaf harus dilakukan secara lisan dan tulisan dihadapan Pejabat pembuat akta Ikrar Wakaf (PPAIW) agar ikrar wakaf dapat dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan, disertifikasi, dan diumumkan kepada masyarakat, hal ini disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan analisis terhadap pelaksanaan legalisasi tanah wakaf di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode Kualiatif-Deskriptif yaitu dengan mencatatat, mendeskrifsikan, menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukumnya dari kepustakaan dan hasil wawancara sehingga menghasilkan penelitian yang faktual dan sesuai. Subjek penelitian ini terdiri dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Nadzir wakaf, dan Wakif (yang mewakafkan). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa proses legalisasi tanah wakaf di Kecamatan Kotanopan telah berjalan sesuai dengan pedoman dalam Peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terhambat dengan kendala-kendala yang dialami dalam pengurusannya hingga prosesnya terhenti. Kendala-kendala tersebut yaitu menghabiskan waktu dan biaya yang banyak, kurangnya syarat adminstrasi, dan kelalaian staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pengerjaannya.

Actions (login required)

View Item