Persepsi Komisi Pemilihan Umum terhadap keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif periode 2014- 2019 di Kabupaten Mandailing Natal (studi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Pemilu)

Hsb, Siti Fatimah (2021) Persepsi Komisi Pemilihan Umum terhadap keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif periode 2014- 2019 di Kabupaten Mandailing Natal (studi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Pemilu). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1710300016.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemilu)”. Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dan sudah disahkan oleh Kemenkumham. Namun lahirnya PKPU ini tidak tidak berjalan mulus khususnya terkait mantan koruptor tidak boleh mencalonkan sebagai anggota legislatif. Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu kewaktu terus mengalami peningkatan, salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan dalam legislatif, terutama sejak pemilu tahun 1999 hingga pemilu tahun 2009. Namun pada pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan mengalami penurunan dan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mengharuskan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calonnya agar sah terdaftar sebagai calon anggota legislatif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana persepsi Komisi Pemilihan Umum terhadap keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 1tentang pemilu)?. serta apa faktor-faktor yang menghambat persepsi Komisi Pemilihan Umum terhadap ketrrwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif periode 2014-2019 di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 1 tentang pemilu)?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat lebih menekankan analisanya pada proses penyimpulan deduktif induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal argumentatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau field research. Dalam penelitian ini peneliti menemukan hasil bahwa Persepsi Komisi Pemilihan Umum kuota 30% keterwakilan perempuan dalam anggota legislatif di Mandailing Natal belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan dari faktor diri masing-masing perempuan dan kurangnya kepercayaan masyarakakat terhadap perempuan di sebabkan pandangan negatif tentang gender.

Actions (login required)

View Item