Analisis penyajian laporan keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara

Siregar, Irna Marlina (2021) Analisis penyajian laporan keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1740200271.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara pada Tahun anggaran 2016 mendapatkan opini wajar dengan Pengecualian (WDP). Salah satu penyebabnya adalah kemampuan sumber daya manusia yang belum memadai pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang sudah berbasis akrual, dimana pecatatan akuntansi dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah mampu untuk penyajian laporan keuangan yang baik dan efektif sehingga pada tahun 2016 bisa mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara sudah menyajikan laporan keuangannya pada tahun 2016 menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dan bagaimana peranan faktor pendukung dalam penyajian laporan keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara. Teori dalam penelitian ini di dukung oleh hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang menyatakan bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 seharuanya Kabupaten Padang Lawas Utara mampu menyajikan laporan keuangan dengan tepat dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskkriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara tentang penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data sekunder berupa informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mengorganisasikan data, serta memilih mana yang penting dan dipelajari serta menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2016 dalam penyajian laporan keuangan daerah masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang masih berbasis kas dimana pencatatan akuntansi dilakukan jika terjadi penerimaan atau pengeluaran saat terjadinya transaksi.. Dalam keberhasilan penyajian laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan perangkat pendukung lainnya.

Actions (login required)

View Item