Larangan manipulasi pasar dalam transaksi saham di pasar modal (analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal)

Amalia, Siti (2017) Larangan manipulasi pasar dalam transaksi saham di pasar modal (analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 13 240 0033.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Mengingat pentingnya peranan pasar modal terhadap perekonomian Indonesia, diperlukan perangkat hukum yang tegas dan jelas untuk mengaturnya .Dikarenakan ada banyak jenis pelanggara nhukum di pasar modal, salah satunya adalah manipulasi pasar dalam transaksi saham. Pembahasan dalam skripsi ini ialah ketentuan larangan manipulasi pasar dalam transaksi saham di pasar modal Indonesia dan sanksi atas pelanggaran larangan manipulasi pasar dalam transaksi saham di pasar modal Indonesia berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentangPasar modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yang bercorak kepustakaan (library Research) yang terdiri dari bahan-bahan hukum tertulis seperti bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis formal dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Bahan hukum sekunder yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer. Dan bahan hukum tersier berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut, ketentuan larangan manipulasi pasar dalam transaksi saham di pasar modal adalah larangan bagi setiap pihak untuk melakukan perbuatan bersekongkol mencapai tujuan mengambil keuntungan financial bagi dirinya sendiri atau pihak lain secara melawan hukum, dengan cara menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham suatu perusahaan. Ada 3 (tiga) jenis sanksi atas perbuatan manipulasi pasar dalam transaksi saham di pasar modal, yaitu sanksi perdata, sanksi pidana dan sanksi administratif. Meskipun manipulasi pasar rmerupakan perbuatanpidanaberdasarkanketentuanPasal 104 danPasal 110 ayat (2) UUPM, namun dalam prakteknya penjatuhan sanksi administrative lebih diutamakan, dimana sanksi pidana dan sanksi perdata tidak diterapkan dalam kasus manipulasi pasar.

Actions (login required)

View Item