Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) ditinjau dari prinsip asuransi syariah berdasarkan fatwa DSN No.21/DSNMU/X/2001

Wahyuni, Liza (2017) Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) ditinjau dari prinsip asuransi syariah berdasarkan fatwa DSN No.21/DSNMU/X/2001. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 13 240 0058.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (7MB)

Abstract

Hadirnya program BPJS Kesehatan yang banyak dibicarakan oleh berbagai pihak, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dimana dalam BPJS Kesehatan tersebut ada prinsip Asuransi wajib. Dengan diwajibkannya seluruh rakyat Indonesia sebagai Anggota BPJS Kesehatan, maka sangat diperlukan mekanisme yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Rumusan masalahnya adalah bagaimana mekanisme BPJS Kesehatan ditinjau dari konsep asuransi syariah berdasarkan fatwa DSN No.21/DSNMUI/ X/2001 dengan tujuan untuk mengetahui apakah mekanisme yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan konsep yang terdapat dalam asuransi syariah. Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu hukum dibidang ekonomi (muamalah). Sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan asuransi syariah dan BPJS Kesehatan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), yaitu meneliti melalui sumber-sumber yang ada kaitannya dengan BPJS Kesehatan dan Asuransi syariah. Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptifanalisis dengan menggunakan pendekatan analisis konsep. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis berdasarkan Normatif-konsep. Akhirnya penulis memperoleh kesimpulan bahwa program BPJS Kesehatan jika dilihat dari konsepnya sudah mencerminkan konsep tolong-menolong apalagi mengingat kesehatan merupakan salah satu bagian dari maqasid syariah. Namun dilihat dari prinsip kepesertaan wajib dengan melihat mayoritas penduduk Indonsia adalah muslim masih ada beberapa mekanisme BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan prinsip asuransi syariah diantaranya premi bulanan yang masih terlalu tinggi dan penetapan sanksi bagi yang tidak membayar, prinsip ekuitas yang masih mengandung ketidak adilan, tidak ada pemisahan dana tabarru’ dan dana peserta, dan dana hangus. Selain itu jika ditinjau berdasarkan Fatwa DSN No.21/DSNMUI/ X/2001 masih ada akad BPJS Kesehatan yang mengandung unsur maysir, garar dan riba

Actions (login required)

View Item