Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Ketentuan Pasal 68-75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Mengenai Mempekerjakan Anak di Bawah Umur (Analisis Terhadap Pekerja Anak di Pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidimpuan)

Romaito, Nanni (2018) Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Ketentuan Pasal 68-75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Mengenai Mempekerjakan Anak di Bawah Umur (Analisis Terhadap Pekerja Anak di Pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidimpuan). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1410200098.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Gadai merupakan menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang. Pengaturan objek gadai dijelaskan di beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana objek gadai pada Pasal 376 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang marhun atau objek gadai yaitu marhun harus bernilai atau memiliki nilai rupiah.DalamPasal 1150 KUH Perdata mengatur tentang objek gadai yaitu hanya benda bergerak yang dapat dijadikan objek gadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui objek gadai menurut KHES dan KUH Perdata. Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data-data dengan membaca sejumlah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah dengan melakukan kategorisasi data, pengorganisasian data, pendekripsian data dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa objek gadai dalam BW terasa tidak adil karena dalam KUH Perdata objek gadai sudah ditentukan apa saja yang dapat dijadikan objek gadai, yang mana objek gadai tersebut hanya benda-benda bergerak saja. Jadi, dalam KUH Perdata menjelaskan objek gadai itu secara sempit yang artinya peraturan tersebut tidak berlaku secara umum hanya orang-orang tertentu saja. Dalam KHES, objek gadai tidak hanya benda bergerak saja, namun benda tidak bergerak dan benda bergerak juga dapat dijadikan objek gadai, akan tetapi objek gadai tersebut harus memiliki nilai rupiah.

Actions (login required)

View Item