Proses penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama

Indra, Ahmad (2014) Proses penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 09 210 0002.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (6MB)

Abstract

Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka salah satu lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah adalah Pengadilan Agama. Ekonomi syari’ah merupakan kewenangan yang baru bagi Pengadilan Agama. Yang menjadi masalah adalah bagaimana Pengadilan Agama dalam menyelesaiakan sengketa tersebut, mengingat bahwa hukum matrill dan formil dalam bentuk perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah tersebut belum terpenuhi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah tersebut di Pengadilan Agama. Dan diharapakan penelitian bisa dijadikan sebagai perbandingan bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah. Mengingat objek penelitian adalah mengenai proses penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama, maka peneltian ini bercorak kepustakaan (library riset), yang bersifat ekploraif,sebab tujuan penelitian ini adalah mencariatau menelusuri sesuatu yang belum diketahi secara pasti. Berdasarkan hal tersebut maka tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah cara membaca, menelaah dan menganalisa buku atau peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dan data yang telah dikumpulkan maka data itu akan dikumpulkan dan klassifikan menurut bidangnya masing-masing secara diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama, maka dapat diketahui bahwa didalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah tersebut bahan hukum yang dijadikan pegangan atau pedoman bagi hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah belum maksimal, sebab sejauh ini pertuaran yang mengatur mengenai ekonomi syari’ah masih minim. Hal tersebut dapat dilihat dari masih minimya peraturan mengenai ekonomi syar’ah dalam bentuk perundang-undangan. Sejauh ini peraturan mengenai ekonomi syari’ah masih banyak dalam bentuk fatwa.

Actions (login required)

View Item