Pratiwi, Ela (2017) Perlindungan hukum konsumen jual beli online dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) dan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.
Text
13 240 0047.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB) |
Abstract
Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online menurut menurut UUPK dan menurut KHES. Serta Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online menurut UUPK dan KHES. Penelitian ini dilakukan mengingat penggunaan internet sebagai sarana berbelanja secara online semakin marak dilakukan oleh penikmat dunia maya. Tapi tidak jarang konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha karena pelaku usaha sering memberikan informasi yang kurang jelas, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan gambar yang disediakan, sehingga menimbulkan kekecewaan konsumen. Penelitian ini meggunakan Library Research (penelitian kepustakaan) yaitu mengumpulkan data-data dengan membaca sejumlah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah melakukan kategorisasi data, pengorganisasian data, pendeskripsian data dan yang terakhir adalah menarik kesimulan dari data-data yang telah dianalisa untuk mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa persamaan jual beli online menurut UUPK dan KHES ialah persamaan di bidang informasi dalam transaksi. Informasi dalam jual beli online harus jelas mengenai kualitas, kuantitas, harga, jenis, ukuran, timbangan, dan lainlain terkait dengan keadaan suatu produk barang atau jasa. Sedangkan perbedaan jual beli online menurut UUPK dan KHES ialah perbedaan di bidang sanksi hukum. Sanksi hukum dalam UUPK ada dua yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Sedangkan sanksi hukum dalam KHES hanya berupa sanksi administratif.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Supervisors: | Ahmatnijar, M.Ag dan Dermina Dalimunthe, MH |
Keywords: | konsumen jual beli online; perspektif |
Subjects: | 15 COMMERCE, MANAGEMENT, TOURISM AND SERVICES > 1505 Marketing > 150501 Consumer-Oriented Product or Service Development 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum > Hukum Ekonomi Syariah |
Depositing User: | Ms. Suci Syahfifa Nasution |
Date Deposited: | 09 Jul 2020 04:52 |
Last Modified: | 09 Jul 2020 04:52 |
URI: | http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/3286 |
Actions (login required)
View Item |