Proses legislasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia ditinjau dari fiqih siyasah

Arsami, Budi (2020) Proses legislasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia ditinjau dari fiqih siyasah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1510300053.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini membahas tentang bagaimana proses legislasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia, bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap proses legislasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses legislasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia, untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap proses legislasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Metode Penelitian yang dipakai menggunakan 6 metode antara lain, jenis penelitian, pendekatan penelitian,sumber bahan hukum, metode pengumpulan data,tekhnik olahan data, dan analisis data. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian pustaka (Library Research), pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitataif, dan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Fiqh Siyasah dalam menganalisis pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembentukanya tidak lepas dari peran Pemerintah dalam hal ini Presiden selaku Kepala Pemerintahan, DPR ataupun DPD sebagai wakil rakyat di daerah. Peran DPR dan DPD (selaku wakil rakyat di daerah) sama halnya peran Ahlu alhalli wal Aqdi dia berhak membentuk aturan hukum, tapi sebelum amandemen UUD 1945, dalam hal pembentukan undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari Presiden atau DPR, jika tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu tersebut maka rancangan undang-undang tersebut tidak dapat diajukan lagi apabila mendapatkan persetujuan maka Presiden akan mengesahkan dan menetapkan RUU tersebut menjadi undang-undang. Dari penjelasan di atas mengenai pembentukan qonun/hukum menurut fikih siyasah, jika dianalisis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka, nilai nilai Islam dalam pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia sudah terwujud, yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan dan penetapan, pengundangan sampai penyebarluasan.

Actions (login required)

View Item