Praktik gadai lahan sawah ditinjau menurut kompilasi hukum ekonomi syariah di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan

Hutasuhut, Fahrur Roji (2019) Praktik gadai lahan sawah ditinjau menurut kompilasi hukum ekonomi syariah di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 14 102 00016.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Masyarakat Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan merupakan masyarakat yang mayoritas mengandalkan pendapatan dari hasil panen. Karena semakin sulitnya keadaan perekonomian sering kali terjadi utang piutang yang mana sawah dijadikan sebagai barang jaminan yang bisa dimanfaatkan yang biasa dikenal dengan istilah gadai. Penelitian ini membahas tentang praktik gadai. Hal ini tentu disebabkan karena sulitnya perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka membutuhkan pekerjaan dan modal untuk membiayai kehidupan keluarganya. Jenis penelitian ini adalah field research (lapangan), pendekatan deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan suatu situasi dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan untuk memperoleh kesimpulan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah rahin dan murtahin yang melakukan praktik gadai, kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik snowball sampling dengan menggunakan wawancara. Untuk mendapatkan hasil penelitian, maka penulis mengadakan wawancara kepada rahin dan murtahin, kepala desa, tokoh agama serta masyarakat Desa Pokenjior. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai yang dilakukan di Desa Pokenjior tersebut sudah sesuai dengan rukun, namun tidak sesuai dengan syarat gadai. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 375 KHES yakni “akad rahn sempurna apabila marhun telah diterima oleh murtahin” dan pasal 381 KHES “akad rahn dapat dibatalkan apabila marhun belum diterima oleh murtahin”. Kemudian masih ada halhal yang kurang diperhatikan oleh masyarakat Desa Pokenjior yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak (rahin dan murtahin). Pemanfaatan barang gadai tersebut boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena praktik gadai di Desa Pokenjior merupakan „urf atau kebiasaan bagi masyarakat, dalam KHES murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa izin dari rahin.

Actions (login required)

View Item