Persetujuan Calon Mempelai Perempuan yang Perawan dalam Perkawinan (Studi Komparasi antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)

Ritonga, Ida Royani (2018) Persetujuan Calon Mempelai Perempuan yang Perawan dalam Perkawinan (Studi Komparasi antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1410100009.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Persetujuan Calon Mempelai Perempuan yang Perawan dalam Perkawinan (Studi Komparasi antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)”. Pembahasan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk mengetahui pemikiran dan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang persetujuan calon mempelai perempuan yang perawan dalam perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang persetujuan calon mempelai perempuan yang perawan dalam perkawinan, serta apa saja dalil-dalil hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan mengutip data yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang persetujuan calon mempelai perempuan yang perawan dalam perkawinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat apabila anak perempuan telah dewasa maka bagi wali untuk menikahkannya harus mendapat persetujuan dari anak tersebut, bahkan seorang anak yang telah aqil baligh boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa persetujuan dari walinya asalkan pernikahannya kafa’ah, namun jika pernikahaannya tidak kafa’ah maka ada hak sanggah bagi wali untuk memfasakhkannya. Sedangkan menurut Imam Malik persetujuan tersebut adalah persetujuan dari walinya, meskipun anak tersebut tidak setuju dengan calon suami yang hendak dinikahkan oleh ayahnya, ayah boleh untuk memaksa anaknya untuk menikah berdasarkan pilihan walinya tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah wali bukanlah sesuatu yang mesti ada dalam pernikahan sebab beliau mengatakan tidak ada hadits yang shahih yang mengungkapkan tentang harus ada wali dalam pernikahan, hadits yang membahas tentang wali menurut beliau adalah hadits dhoif beliau tidak menerima hadits tersebut ia hanya menerima hadits yang shahih. Sedangkan menurut Imam Malik wali adalah rukun dalam pernikahan yang mesti ada saat berlangsungnya akad nikah oleh sebab itu pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut tidak sah. Imam Malik tidak membedakan baik ia anak-anak ataupun dewasa wali itu harus tetap ada dalam pernikahan.

Actions (login required)

View Item