Fenomena politik uang dalam Pilkada 2024: studi kasus di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Diana, Rahma (2026) Fenomena politik uang dalam Pilkada 2024: studi kasus di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2210300016.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Politik uang merupakan salah satu persoalan serius yang terus menggerogoti integritas demokrasi di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik politik uang yang terjadi di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, serta mengkaji praktik tersebut dari perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari masyarakat setempat, anggota Bawaslu, dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, sementara data sekunder bersumber dari literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang di Desa Sabungan berlangsung dalam beberapa bentuk, antara lain pemberian uang tunai berkisar antara Rp200.000 hingga Rp300.000 per pemilih, distribusi paket sembako, serta penyediaan fasilitas transportasi gratis bagi mahasiswa perantauan yang pulang untuk memberikan suara. Praktik ini didorong oleh rendahnya kondisi ekonomi masyarakat, lemahnya pendidikan politik, dan kuatnya budaya pragmatisme dalam pemilu. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, politik uang dikategorikan sebagai risywah (suap) yang secara tegas dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat, serta berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak berorientasi pada kepentingan publik.

Actions (login required)

View Item