Kesadaran hukum masyarakat terhadap judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Desa Sihopuk Baru ditinjau dari fiqh siyasah

Siregar, Ukhwatun Hasanah (2026) Kesadaran hukum masyarakat terhadap judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Desa Sihopuk Baru ditinjau dari fiqh siyasah. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2210300003.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah muncul dan berkembangnya praktik judi online yang tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga merambah hingga ke pedesaan, termasuk di Desa Sihopuk Baru. Judi online merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas judi online, yang menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Sihopuk Baru terhadap judi online serta menganalisisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Sihopuk Baru terhadap larangan judi online masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum, lemahnya sosialisasi hukum, pengaruh lingkungan, faktor ekonomi, serta minimnya peran tokoh agama dan pemerintah desa. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, praktik judi online bertentangan dengan prinsip. kemaslahatan umat dan kewajiban pemerintah sebagai ulil amri dalam mencegah kemungkaran dan menjaga ketertiban sosial.

Actions (login required)

View Item