Tinjauan yuridis terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pemeliharaan infrastruktur jembatan studi kasus kerusakan jembatan di Kabupaten Padang Lawas Utara

Siregar, Riska Pitri (2026) Tinjauan yuridis terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pemeliharaan infrastruktur jembatan studi kasus kerusakan jembatan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2210300034.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara ketentuan hukum ideal dan realita implementasi pemeliharaan infrastruktur jembatan. Secara yuridis, kewajiban pemeliharaan telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2020. Namun dalam realitanya, kerusakan jembatan Desa Sidongdong-Parmeraan yang mengakibatkan terganggunya mobilitas masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode empiris, penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis kesesuaian kebijakan pemeliharaan jembatan dengan peraturan perundang-undangan; dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan pemeliharaan jembatan. Dengan menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui studi kasus kerusakan jembatan Sidongdong-Parmeraan, dengan teknik wawancara mendalam terhadap pejabat Dinas PUPR Kabupaten Padang Lawas Utara serta masyarakat terdampak, dilengkapi observasi lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formal kebijakan pemeliharaan telah memiliki landasan hukum yang memadai, implementasinya tidak optimal. Faktor utama penghambatnya adalah keterbatasan anggaran dalam APBD, mekanisme perencanaan dan penganggaran yang kaku tanpa skema darurat, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran, penguatan koordinasi dan transparansi, serta pelibatan masyarakat yang lebih aktif dalam pengawasan infrastruktur.

Actions (login required)

View Item