Analisis yuridis terhadap gugurnya putusan cerai akibat tidak adanya ikrar talak dalam perspektif hukum keluarga islam: studi kasus di Pengadilan Agama Panyabungan

Daulay, Andri Irama (2026) Analisis yuridis terhadap gugurnya putusan cerai akibat tidak adanya ikrar talak dalam perspektif hukum keluarga islam: studi kasus di Pengadilan Agama Panyabungan. Masters thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2350300008.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis gugurnya putusan cerai talak akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak dalam perspektif hukum keluarga Islam, dengan studi kasus di Pengadilan Agama Panyabungan. Permasalahan yang dikaji meliputi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam menetapkan gugurnya putusan cerai talak dan akibat hukum terhadap para pihak atas gugurnya putusan cerai talak akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan hakim serta pihak terkait di Pengadilan Agama Panyabungan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku (das sollen) dengan praktik yang terjadi di lapangan (das sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, ikrar talak merupakan syarat konstitutif yang menentukan sahnya perceraian, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait. Apabila ikrar talak tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut gugur demi hukum dan perkawinan tetap dianggap sah. Namun, dalam praktik, banyak perkara cerai talak tidak dilanjutkan ke tahap ikrar talak, yang disebabkan oleh faktor ekonomi, ketidakmampuan memenuhi kewajiban pasca perceraian, serta adanya kemungkinan rujuk antara para pihak. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pihak istri karena status hukum perkawinan menjadi tidak jelas. Dari perspektif teori hukum, fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketentuan hukum yang berlaku cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang lebih responsif dan progresif guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Actions (login required)

View Item