Penerapan larangan kampanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Ramadani, Dina Rachel (2025) Penerapan larangan kampanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110300025.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan dasar hukum yang mengatur tahapan, pelaksanaan, dan larangan kampanye dalam Pemilu di Indonesia, termasuk larangan kampanye hitam. Namun, dalam praktiknya, kampanye hitam masih kerap terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Mandailing Natal. Persoalan yang muncul di lapangan bukan hanya soal lemahnya pengawasan, tetapi juga rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, penyalahgunaan media sosial, dan maraknya praktik politik uang. Hal ini menyebabkan penerapan larangan kampanye hitam belum berjalan optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana penerapan larangan kampanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, apa saja faktor yang memengaruhi penerapan larangan kampanye hitam, termasuk dominasi praktik politik uang, serta bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran kampanye hitam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Ketua Bawaslu dan masyarakat, sementara data sekunder berasal dari dokumen-dokumen undang-undang, dokumen Bawaslu, serta literatur yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan larangan kampanye hitam di Kabupaten Mandailing Natal belum berjalan efektif. Banyak laporan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti karena minimnya bukti dan saksi. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain pendidikan politik yang rendah, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, serta kuatnya pengaruh politik uang. Peran Bawaslu dalam pengawasan juga masih terbatas karena keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi dengan lembaga lain. Penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan peran Bawaslu, peningkatan literasi politik masyarakat, dan revisi regulasi terkait pengawasan kampanye di era digital.

Actions (login required)

View Item