Tinjauan hukum pidana islam terhadap perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Siregar, Muhammad Rido (2025) Tinjauan hukum pidana islam terhadap perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2010700002.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (9MB)

Abstract

Perzinahan merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam karena bertentangan dengan nilai moral, kesusilaan, dan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan serta keturunan (hifz al-nasl). Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur tindak pidana perzinahan sebagai delik aduan menarik untuk dikaji dari perspektif hukum pidana Islam, guna melihat kesesuaian dan perbedaannya dengan konsep jarimah zina dalam syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait tinjauan Hukum Pidana terhadap perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif,dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 1 Tahun 2023 serta sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP diatur sebagai delik aduan yang menempatkan perlindungan terhadap nilai moral,kesusilaan, dan keutuhan keluarga dalam masyarakat. Pengaturan ini menegaskan bahwa penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan secara langsung, sehingga menghindari intervensi berlebihan negara terhadap ranah privat. Dengan demikian, ketentuan tersebut mencerminkan upaya keseimbangan antara penegakan hukum pidana, nilai-nilai sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta tindak pidana perzinahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dari perspektif hukum pidana Islam, menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam konsep dan pembuktian, di mana KUHP mengaturnya sebagai delik aduan dengan sanksi terbatas, sedangkan hukum Islam memandang zina sebagai jarimah hudud dengan syarat pembuktian yang sangat ketat. Meskipun demikian, pengaturan dalam KUHP mencerminkan upaya kontekstualisasi nilai-nilai moral dan ketertiban sosial yang sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah), khususnya dalam menjaga keturunan dan kehormatan.

Actions (login required)

View Item