Kesadaran hukum pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek produk olahannya: studi di Kelurahan Wek II Kota Padangsidimpuan

Lubis, Indra Kurniawan (2025) Kesadaran hukum pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek produk olahannya: studi di Kelurahan Wek II Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2010200043.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Kesadaran hukum adalah pemahaman tentang nilai-nilai manusia dalam kaitannya dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Pemahaman seseorang atau suatu komunitas tentang undang-undang atau peraturan yang berlaku dikenal sebagai kesadaran hukum. Rumusan Masalah peneliti adalah bagaimana pamahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pendaftaran merek produk olahannya dalam kemanfaatan sehingga tidak di daftarkan produk olahannya di Kelurahan WEK II dan bagaimana efek tidak didaftarkannya merek Pelaku Usaha di WEK II didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian studi lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan untuk mengkaji masalah yang hendak diteliti adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang merujuk pada prinsip hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek di Kelurahan WEK II Kota Padangsidimpuan tergolong rendah, akibat ketidaktahuan mengenai merek dagang. Karena mereka sudah memiliki izin usaha dari sertifikat halal, kurangnya sosialisasi dari Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah Kota Padangsidimpuan, atau karena mereka merasa tidak terlalu penting dan tidak tahu cara mendaftarkan merek, tidak ada pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa WEK II yang telah mendaftarkan merek mereka ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kekurangan perlindungan hukum merupakan akibat dari tidak mendaftarkan merek dagang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa konsep “first to file” merupakan dasar perlindungan merek dagang

Actions (login required)

View Item