Implementasi prinsip good governance dalam pelayanan sektor publik bidang hukum: studi kasus Polisi Reska Kota Padangsidimpuan

Siregar, Hasan Sas (2025) Implementasi prinsip good governance dalam pelayanan sektor publik bidang hukum: studi kasus Polisi Reska Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110300039.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam pelayanan publik di sektor hukum. Polres Kota Padangsidimpuan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan yang transparan, akuntabel, responsif, serta sesuai dengan prinsip rule of law. Namun, realitas birokrasi di tingkat lokal sering kali menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sarana, rendahnya transparansi, kurang optimalnya partisipasi masyarakat, serta belum maksimalnya efektivitas proses pelayanan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip-prinsip good governance diimplementasikan secara nyata dalam pelayanan publik di lingkungan Polres Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik bidang hukum serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi aparat kepolisian dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, serta memadukan data primer dengan literatur sekunder untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, metode, dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance di Polres Kota Padangsidimpuan telah dilakukan melalui upaya peningkatan akuntabilitas, transparansi informasi layanan, dan penguatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan. Namun, penerapan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan berupa kurangnya fasilitas pendukung, variasi kompetensi SDM, minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan, serta belum meratanya pola komunikasi dan pelibatan publik. Meskipun demikian, berbagai inisiatif perbaikan telah diupayakan, seperti peningkatan penggunaan teknologi informasi dan pembenahan mekanisme pelayanan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik di Polres Kota Padangsidimpuan dapat meningkat secara signifikan apabila prinsip good governance diterapkan secara konsisten dan didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai serta partisipasi masyarakat yang lebih optimal.

Actions (login required)

View Item