Implementasi dan efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Siregar, Muksin Syaputra (2025) Implementasi dan efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Masters thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2150300017.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidanagn Elektronik Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam perkara Perceraian. Penelitian ini mengangkat tiga masalah pokok yaitu, 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Mahakmah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Elektronik Dipengadilan Agama Padangsidimpuan Perkara Perceraian? 2) Apa saja Kendala dan Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Mahakam Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidanagan elektronik Dipengadilan Agama Padangsidimpuan? 3) Bagaimana Efektivitas Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Elektronik Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder terhadap fenomena yang terjadi. Adapun data primer dari penelitian ini adalah Hakim, Panitera, Petugas E Court Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Pengacara yang Beracara Dipengadilan Agama Padangsidimpuan dan Pihak yang berperkara dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Dan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atau sumber lain yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama Padangsidimpuan masih rendah. Dari 525 perkara perceraian, hanya 210 didaftarkan melalui e-Court yaitu 40% jauh dari target 80 % yang dtetapkan Dirjen Badilag sedangkan yang sampai pada persidangan elektronik hanya 76 perkara yaitu 36 % dari 210 perkara yang terdaftar secara e-court. Kendala utama meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, gangguan sistem e-Court, serta kendala jaringan yang mengakibatkan Implementasi belum efektif. Apabila pelaksanaan peraturan ini didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta kemampuan masyarakat dalam mengakses dan menggunakan e-court, maka sistem ini berpotensi meningkatkan efisiensi baik dari segi biaya maupun waktu, serta memperkuat integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan. Selain itu, kecermatan dan ketelitian hakim dalam persidangan elektronik dinilai tetap setara dengan sidang konvensional dalam hal pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian.

Actions (login required)

View Item