Pertimbangan hakim terhadap penetapan izin poligami: studi kasus Keputusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor: 195/Pdt.G/2022.PA.Psp

Lubis, Rizki (2025) Pertimbangan hakim terhadap penetapan izin poligami: studi kasus Keputusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor: 195/Pdt.G/2022.PA.Psp. Masters thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2150300021.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Studi ini mengkaji tentang Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp. tentang Pengabulan Izin Poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagi istri dan istri sudah tidak apat memberikan keturunan dalam hal ini adalah anak laki-laki, Permasalahan utamanya adalah Pemohon menginkan anak laki-laki untuk meneruskan marganya, karena sebagai orang batak anak laki-laki adalah penerus garis keturunan ayahnya. Permohonan ini dikabulkan walaupun istri menolak dengan tegas untuk memebrikan persetujuan kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami). Permohonan ini dikabulkan atas dasar Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (fiel rsearch). Data dikumpul melalui metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum serta Peaturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah daa dikumpul diolah dengan cara menelaah data yang diperoleh dari informai dan literatur terkait, mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori dan setelah data tersusun langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Penelitian ini menemukan hasil pertimbangan Majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami adalah istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri menderita penyakit yang sulit disembukan dan istri sudah tidak bisa memberikan keturunan. Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim adalah bahwa tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat melahirkan keturunan yang dijadikan oleh hakim sebagai pertimbangan tidak realistis. Pertimbangan Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan rasa keadilan sehingga menurut Penulis Hakim telah keliru dalam membrikan keputusan izin poligami pada perkara Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp. disamping itu, menurus analisa penulis, seharusnya permohonan tersebut dinyatakan oleh majelis hakim tidak dapat diterima.

Actions (login required)

View Item