Implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak : studi di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

Siregar, Adenin Aulia (2025) Implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak : studi di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110300060.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan sosial yang kompleks dan mendesak untuk ditangani secara serius oleh seluruh elemen masyarakat dan negara. Di Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya di Kecamatan Angkola Timur, kasus kekerasan terhadap anak terus menunjukkan keadaan yang serius. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan anak. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undangtersebut di Kecamatan Angkola Timur serta mengamati faktor-faktor penghambat pelaksanaannya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapanganyang melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), kepala desa, korban kekerasan anak, serta keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah ini belum optimal. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, kurangnya sarana dan prasarana, mekanisme pelaporan yang masih manual, serta rendahnya kesadaran dan literasi hukum masyarakat mengenai hak-hak anak.Meskipun telah dibentuk UPT DPPPA melalui Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2023 sebagai bentuk dukungan struktural, koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait seperti kepolisian, rumah sakit, dan pemerintahan desa masih belumefektif. Dalam perspektif fiqh siyāsah, perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab negara sebagai bentuk realisasi terhadap tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), khususnya dalam menjaga jiwa (nafs) dan keturunan (nasl). Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, digitalisasi sistem pelaporan, dan peningkatan edukasi publik merupakan langkah strategis menuju sistem perlindungan anak yang holistik dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item