Standarisasi penerapan Kartu Tanda Anggota (KTA) advokat dalam pengaturan praktik advokat berdasarkan UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat

Harahap, Siti Namirah (2025) Standarisasi penerapan Kartu Tanda Anggota (KTA) advokat dalam pengaturan praktik advokat berdasarkan UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110300034.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (7MB)

Abstract

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah standarisasi penerapan Kartu Tanda Advokat (KTA) dalam beracara dipengadilan, sering terjadi advokat yang tidak memiliki KTA dikeluarkan dari ruang persidangan dikarenakan tidak mempunyai KTA atau KTA tidak diperpanjang. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah bagaimana ketentuan KTA advokat dalam UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat dan bagaimana standarisasi penerapan KTA advokat dalam pengaturan praktik advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi standarisasi KTA advokat serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Melalui pendekatan fiqih siyasah, penelitian ini mengkaji bagaimana KTA dapat berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa advokat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena penelitian ini mengungkapkan fakta-fakta yang ada dari data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil dari wawancara dan dokumentasi, serta menguraikan dan menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standarisasi KTA berperan penting dalam menciptakan transparansi, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Namun, terdapat berbagai hambatan yang menghalangi penerapan KTA, termasuk kurangnya sosialisasi, resistensi terhadap perubahan, biaya pendaftaran, ketidakjelasan regulasi, dan keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi antara organisasi advokat, pemerintah, dan lembaga terkait untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan demikian, diharapkan penerapan KTA dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi advokat, dan mendukung penegakan hukum yang adil di Indonesia.

Actions (login required)

View Item