Analisis yuridis tentang dasar hukum penolakan PTUN Jayapura terhadap gugatan Suku Awyu atas perampasan tanah ulayat oleh PT Indo Asiana Lestari

Afriadi, Bayu (2025) Analisis yuridis tentang dasar hukum penolakan PTUN Jayapura terhadap gugatan Suku Awyu atas perampasan tanah ulayat oleh PT Indo Asiana Lestari. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110300063.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Tanah ulayat sebagai bagian dari hak tradisional masyarakat hukum adat memiliki kedudukan yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundangundangan, namun dalam praktiknya masih sering terabaikan dalam proses pengambilan kebijakan administratif oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penolakan gugatan masyarakat adat Suku Awyu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura atas perkara sengketa tanah ulayat yang dikuasai oleh PT Indo Asiana Lestari melalui penerbitan izin lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum seperti legal standing, perlindungan hukum, ecological justice, dan asas kehatihatian (precautionary principle) diimplementasikan dalam pertimbangan hukum majelis hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar penolakan gugatan oleh PTUN Jayapura berlandaskan pada ketentuan formal mengenai kedudukan hukum (legal standing) penggugat yang dinilai belum memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, penolakan tersebut mengabaikan dimensi keadilan substantif, hak konstitusional masyarakat adat, serta prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup. Majelis hakim tidak mempertimbangkan prinsip partisipasi masyarakat adat, free, prior and informed consent (FPIC), serta belum menerapkan pendekatan progresif terhadap pengakuan hak ulayat sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi dalam sistem peradilan tata usaha negara agar lebih responsif terhadap perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Actions (login required)

View Item