Analisis putusan hakim dalam perkara nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg tentang sanksi narkotika

Hsb, Musthofa Husein (2025) Analisis putusan hakim dalam perkara nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg tentang sanksi narkotika. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110700003.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi krisis multidimensi yang mengancam stabilitas sosial dan hukum. Penelitian ini memusatkan perhatian pada ketidaksesuaian antara Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, dan praktik peradilan yang justru menjatuhkan pidana penjara. Fokus utama dalam skripsi ini adalah menganalisis secara kritis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sbg. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap alasan mendalam di balik keputusan hakim yang lebih memilih sanksi penjara dibandingkan rehabilitasi, serta meninjau keputusan tersebut dari perspektif asas keadilan hukum. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan hakim, dokumentasi putusan pengadilan, serta telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti barang bukti berupa 0,35 gram sabu, pengakuan terdakwa, ketiadaan asesmen terpadu, serta ketidakhadiran permohonan rehabilitasi. Pertimbangan lain termasuk sikap terdakwa yang kooperatif dan belum pernah dihukum sebelumnya. Akan tetapi, hakim lebih menekankan pada asas kemanfaatan hukum, dengan harapan hukuman penjara memberikan efek jera. Meskipun demikian, tidak diterapkannya Pasal 54 menunjukkan potensi ketimpangan keadilan hukum bagi penyalahguna narkotika ringan. Oleh sebab itu, putusan ini penting dikritisi untuk memastikan keadilan substantif dan implementasi undang-undang secara konsisten.

Actions (login required)

View Item