Sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil: studi kasus Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan

Anggreani, Selvia (2025) Sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil: studi kasus Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110300015.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang kedisiplinan Pegawai Negri Sipil yang menjelaskan tentang kewajiban dan larangan serta sanksi disiplin bagi Pegawai Negri Sipil. Hal ini sejalan dengan fungsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan bagian terbesar dari sumber daya manusia. Aparatur Sipil Negara memegang peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana sanksi disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan dan bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap gaji atau upah tidak bersih pegawai negeri sipil. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari wawancara tersebut untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis data deskriptif dengan reduksi data, sajian data, penarikan simpulan atau verifikasi untuk memperoleh gambaran secara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Adapun sanksi bagi pelanggaran disiplin PNS berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 terbagi menjadi 3 yaitu: a. Hukuman Disiplin Ringan, b. Hukuman Disiplin Sedang, dan c. Hukuman Disiplin Berat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa ketiga sanksi tersebut sudah diberlakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan apabila ada pegawai yang melakukan pelangggaran disiplin, dan sanksi yang diberikan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, tetapi hingga saat ini belum ada yang memperoleh hukuman sedang dan hukuman berat, hanya saja hukuman ringan yaitu hanya teguran yang berupa teguran lisan maupun teguran tertulis bagi pegawai yang sering telat masuk kantor. Gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam tinjauan fiqih siyasah memiliki beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu: Kewajiban pemerintah: Dalam fiqih siyasah, pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, termasuk gaji PNS. Keadilan dan kesetaraan: Gaji PNS harus diberikan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi atau pilih kasih. Kelayakan dan kemampuan: Gaji PNS harus disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan PNS, serta dengan kondisi ekonomi negara. Zakat dan infak: Dalam fiqih siyasah, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil zakat dan infak dari rakyat, termasuk PNS, untuk digunakan dalam kepenting.

Actions (login required)

View Item