Hatobangon sebagai wali nikah anak di luar nikah perspektif hukum islam: studi kasus di Desa Gulangan Kecamatan Padang Bolak

Afifah, Nurul (2025) Hatobangon sebagai wali nikah anak di luar nikah perspektif hukum islam: studi kasus di Desa Gulangan Kecamatan Padang Bolak. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2010100025.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Hatobangon sebagai wali nikah dalam pernikahan anak luar nikah di Desa Gulangan, Kecamatan Padang Bolak. Fenomena ini mencerminkan dinamika sosial dan adat yang masih kuat dalam masyarakat, terutama dalam menyikapi status anak luar nikah dalam konteks pernikahan. Di satu sisi, adat mengakui Hatobangon sebagai tokoh yang memiliki kewenangan untuk menikahkan pasangan dalam pernikahan adat, sementara di sisi lain, hukum Islam memiliki ketentuan khusus mengenai wali nikah yang berbeda dengan praktek adat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Hatobangon sebagai wali nikah dalam pernikahan anak luar nikah di Desa Gulangan serta meninjau praktek tersebut dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Hatobangon, tokoh agama, dan masyarakat setempat, serta melalui studi literatur terkait hukum Islam dan adat yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Hatobangon sebagai wali nikah dalam pernikahan anak luar nikah di Desa Gulangan sangat penting dalam konteks sosial dan adat masyarakat setempat. Hatobangon dipilih bukan karena kedekatannya dengan keluarga pengantin, melainkan karena kedudukannya sebagai tokoh adat yang dihormati dan dituakan. Sebagai wali nikah, Hatobangon dianggap memiliki otoritas dalam menyatakan sahnya pernikahan secara adat, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi oleh negara. Kehadiran Hatobangon memberikan legitimasi adat yang kuat serta rasa aman bagi pengantin dan keluarga mereka. Namun, dari perspektif hukum Islam, perwalian oleh Hatobangon tidak sah karena ia bukan wali nasab maupun wali hakim yang ditunjuk secara resmi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 menegaskan bahwa anak luar nikah perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga hak perwalian beralih kepada wali hakim. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara praktek adat dan hukum Islam dalam perwalian pernikahan anak luar nikah di Desa Gulangan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan penyesuaian praktek adat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya diakui secara adat, tetapi juga sah menurut hukum Islam dan negara.

Actions (login required)

View Item