Peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi kerusakan lingkungan oleh PT SMGP di Mandailing Natal berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Junaid, Ahmad (2025) Peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi kerusakan lingkungan oleh PT SMGP di Mandailing Natal berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110300026.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi di Kecamatan Puncak Sorik Marapi akibat aktivitas operasional PT Sorik Marapi Geothermal Power (PT SMGP), ditinjau dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, termasuk kebocoran gas beracun (H2S) dan pencemaran limbah pengeboran, telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, khususnya di Desa Sibanggor Tonga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, melalui wawancara, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya perencanaan, pengawasan, dan penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan. Namun, efektivitas implementasi kebijakan masih mengalami berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT SMGP. Selain itu, respon masyarakat terhadap keberadaan PT SMGP cenderung negatif akibat dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang dirasakan secara langsung. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kolaborasi lintas sektor, memperkuat regulasi lokal, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya tindakan preventif dan represif yang lebih tegas dari pemerintah untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item