Implementasi peraturan daerah Sumatera Utara nomor 3 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan :studi kasus di Desa Sumuran

Fauzi, Farel (2025) Implementasi peraturan daerah Sumatera Utara nomor 3 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan :studi kasus di Desa Sumuran. Other thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110300047.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja sektor formal masih sulit dilaksanakan. Faktanya hingga saat ini penyandang disabilitas yang dapat bekerja di sektor formal khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan masih belum bisa memenuhi kuota yang telah ditetapkan dalam Perda Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Maka dari itu Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 khususnya terkait dalam pemenuhan hak pekerjaan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dengan pihak Dinas Sosial, Aparatur Desa Sumuran dan penyandang disabilitas Desa Sumuran. Hasil dari wawancara tersebut untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis data deskriptif dengan reduksi data, sajian data, penarikan simpulan atau verifikasi untuk memperoleh gambaran secara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam Implementasi peraturan daerah Sumatera Utara nomor 3 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dikatakan belum maksimal, walaupun ada upaya serius pemerintah seperti pelatihan melalui Disnaker dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD), namun masih belum ada perlindungan yang jelas bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara untuk menjalani kehidupan yang terintegrasi, bukti kurangnya penilaian kinerja yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan disabilitas dan permasalahan kepatuhan kuota tenaga kerja, lambatnya respons ketika ada pengaduan terkait penyelenggaraan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas, penyandang disabilitas karena kendala birokrasi. Adapun hambatan dan dampak implementasi peraturan daerah Sumatera Utara nomor 3 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yaitu: fasilitas kerja, bidang pekerjaan, diskriminsi dan pelatihan

Actions (login required)

View Item