Penarikan hasil manfaat lahan kebun sawit yang telah dihibahkan dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah: studi kasus di Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal

Sari, Sulis Maya (2025) Penarikan hasil manfaat lahan kebun sawit yang telah dihibahkan dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah: studi kasus di Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal. Other thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110200021.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas sengketa hibah tanah antarawahib yaitu ayahnya dan Mauhub lah yaitu anaknya yang terjadi di Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal, yang berawal dari penarikan kembali manfaat tanah hibah oleh wahib tanpa persetujuan Mauhub lah. Permasalahan ini bertentangan dengan Pasal 713 KHES yang menegaskan bahwa Apabila wahib menarik kembali mauhub yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari mauhub lah, atau tanpa keputusan Pengadilan, maka wahib ditetapkan sebagai perampas barang orang lain. Penelitian bertujuan untuk mengkaji mekanisme hibah sesuai KHES, menemukan faktor hukum dan sosial serta menganalisis tindakan tersebut menurut KHES. Metodologi penelitian meliputi pengumpulan data primer melalui wawancara dengan Wahib, Mauhub lah, Tetangga, ahli waris, anak dari Mauhub lah (saksi) dan tokoh masyarakat, serta data sekunder dari dokumen, literatur hukum, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah telah memenuhi rukun dan syarat menurut KHES, namun tindakan Wahib yang mengambil manfaat dari tanah tanpa persetujuan Mauhub Lah menimbulkan masalah hukum dan sosial.Di masyarakat, hibah dianggap bukan pelepasan hak penuh, melainkan titipan yang bisa ditarik kembali karena ikatan kekeluargaan yang kuat dan pengaruh ceramah pesantren yang memperbolehkan penarikan kembali hibah. Faktor sosial lain adalah menurunnya kondisi ekonomi Wahib dan anggapan bahwa hartatersebut milik bersama keluarga. Analisis hukum menegaskan bahwa tindakan Wahib merupakan perampasan hak, sehingga ia tidak berhak memanfaatkan hibah tanpa izin Mauhub Lah atau putusan pengadilan. Berdasarkan KHES, penarikan hibah antara ayah dan anak hanya diperbolehkan jika Mauhub Lah masih hidup dan hibah belum disepakati sebagai bagian dari warisan oleh ahli waris lain. Jika hibah sudah diserahkan secara sah, penarikan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Mauhub Lah atau putusan pengadilan.Penelitian ini merekomendasikan kepatuhan terhadap ketentuan KHES untuk mencegah sengketa dan menjaga harmoni keluarga

Actions (login required)

View Item