Analisis sanksi ikhtilath dalam Putusan Nomor.3/Jn/2023/Ms.Ttn Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan ditinjau dari hukum pidana islam

Siringo Ringo, Marcelina (2024) Analisis sanksi ikhtilath dalam Putusan Nomor.3/Jn/2023/Ms.Ttn Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan ditinjau dari hukum pidana islam. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1910700010.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah mengenai hukuman ikhtilath terhadap pelaku ikhtilath dalam putusan perkara Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn dengan uqubat ta’zir didepan umum masing-masing sebanyak 10 kali. Namun di persidangan kedua pelaku mengakui bahwa mereka telah melakukan persetubuhan atau perzinaan tetapi kasusnya tidak dialihkan kepada perkara zina. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai ketentuan hukum Islam dan Qanun Jinayat Aceh dan Pertimbangan Hakim terkait ikhtilath yang dilakukan oleh terdakwa ikhtilath ditinjau dari beberapa perspektif hukum, yaitu: Hukum Positif, Hukum Islam, dan Qanun Jinayah Aceh. Penelitian ini merupakan field resarch dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari lapangan langsung dengan melakukan wawancara dan observasi dan bahan hukum sekunder seperti, buku-buku hukum, jurnal atau artikel hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Setelah data diperoleh kemudian penulis menganalisis secara kualitatif terhadap putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn penelitian ini menunjukkan ketentuan pasal 37 Qanun Jinayat Aceh menyatakan bahwa bagi siapa saja yang mengakui perzinaan dalam pemeriksaan perkara khalwat dan ikhtilath dianggap melakukan permohonan untuk dijatuhi hukuman zina. Namun, beberapa putusan hakim justru tidak selaras dengan ketentuan pasal 37 Qanun Jinayat Aceh seperti kasus dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn tentang ikhtilath. Pertimbangan hakim memutuskan perkara Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn melihat kepada terpenuhinya unsur Pasal 25 ayat 1 jo Pasal 1 butir 24 QanunNomor 6 tahun 2014. Hakim memandang unsur pidana ikhtilath yang terdapat pada pasal tersebut sudah terpenuhi. Hanya saja, majelis hakim tidak memperhitungkan pengakuan zina pelaku, meskipun pada saat persidangan terdakwa memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan bahwa ia telah melakukan tindakan persetubuhan layaknya suami istri. Menurut hukum pidana Islam, pengakuan zina menjadi salah satu bukti independen, dan pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana hudud hanya dengan pengakuan. Pengakuan zina harus dilakukan empat kali seperti halnya jumlah persaksian zina. Dilihat dalam Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn, putusan tersebut kurang sesuai dengan hukum pidana Islam.

Actions (login required)

View Item