Perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen PPPK di Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan

Lubis, Achmad Fauzan Ibrahim (2025) Perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen PPPK di Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2010300047.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Perlindungan hukum bagi pemerintah dalam perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya di Dinas Pendidikan, merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menciptakan dan melindungi hak-hak pemerintah serta pegawai yang terlibat dalam perjanjian kerja tersebut. Perlindungan hukum bagi pemerintah dalam perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen PPPK merupakan hal yang krusial dalam menciptakan kepastian hukum dan mengatur hubungan kerja antara pemerintah dan tenaga kerja di sektor publik, khususnya di Dinas Pendidikan. UU ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan manajemen PPPK, termasuk rekrutmen, pembinaan, dan pengelolaan PPPK yang lebih transparan dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemerintah dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Manajemen PPPK, Dalam penelitian ini lokasi yang menjadi objek penelitian peneliti yaitu Kantor kantor dinas pendidikan kota padangsidimpuan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dimana subjek penelitian ini adalah kantor dinas pendidikan kota padangsidimpuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif deskriptif yang merupakan gambaran yang ada dilapangan secara nyata. Kemudian sumber data yang diperoleh peneliti itu bersumber dari data primer dan sekunder yang dalam pengumpulan data tersebut melakukan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Manajemen PPPK di Dinas Pendidikan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan terstruktur bagi pemerintah dalam mengelola hubungan kerja dengan PPPK, UU No. 20 Tahun 2023 memberi kepastian hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerja PPPK, khususnya di sektor pendidikan, Meskipun UU No. 20 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya di Dinas Pendidikan. Beberapa kendala utama yang ditemukan adalah Keterbatasan Anggaran, Birokrasi yang Kompleks, Kesiapan SDM dalam Pengelolaan PPPK.

Actions (login required)

View Item