Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang keamanan dan ketertiban umum dalam ruang lingkup perizinan usaha karaoke

Nisa, Hairin (2025) Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang keamanan dan ketertiban umum dalam ruang lingkup perizinan usaha karaoke. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110300024.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini meneliti tentang Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban umum dalam ruang lingkup perizinan usaha karaoke di Pasaman Barat, masalah dalam penelitian ini yaitu kurang efektivitas Peraturan Daerah terhadap perizinan tempat usaha karaoke, dan peran Satpol Pp dan Damkar dalam melakukan pengawasan dan penegakan Hukum terhadap usaha karaoke di Kabupaten Pasaman Barat. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang efektivitas peraturan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatakan kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh melalui kantor Satpol Pp dan Damkar dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat, data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk menunjang penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan dicatat oleh pihak lain atau dokumen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian adalah Peraturan Daerah (Perda) mengenai usaha karaoke, belum berjalan efektif karena tidak ada satu pun usaha yang sepenuhnya memenuhi aturan dan memiliki izin yang lengkap. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum, Faktor utama dari ketidakefektifan ini adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah daerah, sehingga masih ada usaha karaoke tetap beroperasi tanpa izin atau tidak sesuai aturan. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Actions (login required)

View Item