Tinjauan kompilasi hukum islam dan sosiologi hukum terhadap praktik perkawinan pasangan beda agama di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Nasution, Su’da Wassalma (2025) Tinjauan kompilasi hukum islam dan sosiologi hukum terhadap praktik perkawinan pasangan beda agama di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110100009.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap praktik perkawinan pasangan beda agama dan faktor penyebab masyarakat abai dengan ketentuan perkawinan. Dasar pemikirannya adalah bahwa praktik perkawinan pasangan beda agama di Desa Aek Batu menjadi fenomena sosial yang unik, Salah satu temuan utama adalah bahwa pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan terlebih dahulu pindah agama (mualaf), untuk memudahkan mereka dalam melangsungkan perkawinan, agar perkawinannya dapat diterima oleh orang tua maupun keluarga dan mendapatkan pengakuan hukum yang tercatat secara resmi di Kantor Urasan Agama (KUA). Namun setelah perkawinan berlangsung, salah satu pasangan yang tadinya sudah (mualaf) kembali lagi pada agamanya semula (Non-Muslim) dan tetap menjalani kehidupan rumah tangga dengan perbedaan agama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Informan penelitian meliputi pasangan beda agama di Desa Aek Batu, pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), dan alim ulama. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan berbagai langkah untuk kemudian disimpulkan. Praktik perkawinan pasangan beda agama di Desa Aek Batu menurut Kompilasi Hukum Islam tidak sah. Dalam Pasal 75 huruf (a) disebutkan bahwa perkawinan batal karena salah satu suami atau istri murtad. Kemudian dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 KHI secara tegas melarang perkawinan antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim, dan begitu juga sebaliknya. Namun demikian, fasakh harus ada putusan pengadilan Agama, untuk memberikan kepastian hukum. Praktik perkawinan beda agama dalam tinjauan Sosiologi Hukum mencerminkan konflik antara norma hukum negara, norma agama, dan realitas sosial masyarakat yang pluralistik. Perkawinan beda agama ini menjadi cerminan dari tantangan Sosiologi Hukum dimana masyarakat berupaya menyeimbangkan antara aturan hukum, keyakinan agama, tuntutan kebebasan individu, dan dinamika sosial yang terus berubah. Faktor yang mempengaruhi masyarakat abai terhadap ketentuan perkawinan adalah rendahnya kesadaran hukum pasangan perkawinan beda agama. Pasangan perkawinan ini menggunakan hukum hanya sebagai formalitas administratif saja, tanpa benar-benar menginternalisasikan aturan agama atau negara.

Actions (login required)

View Item