Pencemaran sungai di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dari limbah industri tahu dalam perspektif fiqih siyasah

Lubis, Nabila Amini (2025) Pencemaran sungai di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dari limbah industri tahu dalam perspektif fiqih siyasah. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110300043.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Fenomena maraknya usaha-usaha Industri makro maupun mikro kecil yang ada di Kota-kota besar maupun di desa seringkali menimbulkan masalah kerusakan lingkungan. Limbah cair yang langsung dibuang ke sungai akan berdampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup pemerintah telah membentuk Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses pencemaran Sungai dari limbah industri tahu, dampak yang ditimbulkan dan tinjauan fiqih siyasah terhadap Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 terhadap pencemaran sungai dari limbah industri tahu di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dengan deskripsi analisis yang diperoleh dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh data secara langsung dari partisipan dan informasi dari objek penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pencemaran sungai dari limbah industri tahu di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yaitu limbah tahu dialirkan ke bak penampungan sebelum dialirkan ke sungai di bak itu terdapat filter air. Tapi tidak menggunakan obat-obatan penetralisir. Dampak yang paling terlihat pada lingkungan yaitu dampak pada kualitas air permukaan dan air tanah, dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap estetika lingkungan yaitu bau tidak sedap. Tinjauan siyasah terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengendalian pencemaran air dan dalam analisis ini termasuk ke dalam tinjauan siyasah dusturiyah, di mana dalam siyasah dusturiyah pemerintah bertanggung jawab terhadap masyarakat dalam bentuk seorang khalifah, yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Actions (login required)

View Item