Peran perempuan dalam politik (studi UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu)

Nasution, Maulida Amrita (2019) Peran perempuan dalam politik (studi UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 14 103 00017.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Penegakan Hak perempuan merupakan bagian penting dari penegakan Hak Asasi Manusia, mengingat Hak perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Persoalan Hak-hak perempuan telah diatur dalam regulasi di Indonesia, terlebih yang terkait dengan Hak-hak perempuan dalam keikutsertaannya berkiprah dalam ranah politik. Hal tersebut dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor Undang-Undang Pemilu No.12 Tahun 2004 telah mengisyaratkan adanya alokasi minimum sebesar 30% kepada perempuan untuk duduk di lembaga legislatif, bisa dilihat dalam pasal 65, ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pasal 53 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam Pasal 173 ayat (2) point e menyebutkan : Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat. Dengan dikeluarkannya Undnag-undang tentang Pemilu maka setidaknya regulasi tersebut menjadi titik terang begi kiprah perempuan dalam dunia politik di Indonesia. Namun, pada kenyatannya besarnya jumlah penduduk Indonesia yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana data statistik Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa per 2017 jumlah masyarakat Indonesia berjumlah 261 juta jiwa dengan persentase hampir 50% dari total tersebut adalah perempuan, namun kuota perempuan dalam ranah perpolitikan di Indonesia tidak terepresentasi dalam parlemen. Jika dilihat dari perspekif keagamaan, Para ulama ada yang tidak sepakat dengan “ penempatan“ perempuan di ruang publik. Ada yang berpendapat perlu ada langkah mendesak guna memelihara kesucian perempuan dalam hal agama, akhlak dan pengetahuan sesuai dengan ajaran Islam tentang tabiat kewanitaan. Toha Husein, dalam bukunya yang terkenal, al-Fitnatu al-Kubra, yang juga dimuat dalam buku Khoiruddin Nasution yang berjudul “ Fazlur Rahman tentang wnaita, yang menulis bahwa ada tiga prinsip dasar yang dibawa Nabi Muhammad SAW setelah prinsip Tauhid, yaitu keadilan (al-adalah) kesamaan (al-Musawa), dan musyawarah (al-Syura), mengatakan bahwa berdasarkan ajaran al-Quran, kedatangan Nabi Muhammad dengan kenabiannya mengajarkan agama yang menekankan prinsip keadilan dan egalitarian tanpa membedakan jenis kelamin, suku, bangsa, dan semacamnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yuridis dengan sifat penelitian adalah penelitian pustaka (library research), dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif Analisis deskripsi adalah analisis yang hanya sampai pada tahap deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan dengan melihat pada regulasi yang berhubungan dengan substansi pembahasan dimaksudkan untuk melihat bagaimana Peran perempuan dalam politik (studi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu). Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai Undang-undang terbaru yang mengatur tentang pemberian akses bagi perempuan dalam dunia politik seyogyanya telah mengcover hak-hak perempuan, dalam berbagai pasal menyinggung tentang perempuan, baik pasal 172 maupun pasal 234 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menunjukkan luasnya kewenangan partai politik dalam menyeleksi serta menetapkan caleg, termasuk didalamnya adalah kewenangan menentukan caleg perempuan. Terkait dengan caleg perempuan ini, pasal 245 menyebutkan bahwa daftar bakal calon haruslah memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, ini artinya sistem kuota adalah sistem yang memenuhi unsur nomination dan mendapat legalisasi di dalam UU Pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan PKPU yang menyebutkan bahwa kuota 30% juga berlaku bagi kuota perempuan di tingkat kabupaten dan kota.

Actions (login required)

View Item