Peran Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus persetujuan bangunan gedung di Kota Padangsidimpuan

Siregar, Nita Anisyah Fitri (2024) Peran Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus persetujuan bangunan gedung di Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text NITA ANISYAH FITRI SRG - Nita Anisyah fitri.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini fokus pada peran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Padangsidimpuan. Terdapat bangunan-bangunan baik yang sedang dikerjakan ataupun yang telah selesai belum memiliki Sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat field research (penelitian lapangan). Adapun metode pengumpulan data-data dalam penelitian ada dua kategori. Pertama, data primer. Data diambil di lapangan melalui observasi dan wawancara. Kedua, data sekunder, dalam hal ini ada tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no. 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; d. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan No.03 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;e. Peraturan Walikota Padangsidimpuan No. 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.03 tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, bahan hukum sekunder a) Penjelasan dari peraturan perundangan-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.b) Buku buku literature bacaan dan jurnal terkait persetujuan Bangunan Gedung atau Izin Mendirikan Bangunan. c) Bahan Non Hukum. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa :1) Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung di kota Padangsidimpuan yaitu ada dua bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh dinas dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pertama mengundang para stakeholder, seperti Kepala Desa, Kapling dan RT/RW dan juga masyarakat. 2) Ada empat faktor penghambat rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yaitu :a) kurangnya sosialisasi, b) kurangnya pengawasan pemerintah, c) kurangnya pengetahuan masyarakat terkait teknologi, d) kurangnya kesadaran masyarakat

Actions (login required)

View Item