Pertimbangan hakim dalam penyelesaian akad pembiayaan musyarakah yang polis asuransinya tidak terbit (studi perbandingan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.dan.Nomor.967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)

Rambe, Amil Kiramat (2024) Pertimbangan hakim dalam penyelesaian akad pembiayaan musyarakah yang polis asuransinya tidak terbit (studi perbandingan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.dan.Nomor.967/Pdt.G/2012/PA.Mdn). Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2010200021.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa akad pembiayaan musyarakah yang polis asuransinya tidak terbit, berdasarkan studi perbandingan putusan Pengadilan Agama Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. Akad musyarakah adalah perjanjian kerja sama yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam penyertaan modal untuk suatu usaha, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan persentase modal yang disertakan. Pada praktiknya, bank seringkali mewajibkan asuransi sebagai jaminan tambahan untuk memitigasi risiko gagal bayar. Namun, dalam kasus ini, polis asuransi jiwa yang diharapkan sebagai jaminan tidak terbit karena berbagai alasan administratif. Rumusan Masalah dalam penelitian ini sebagi berikut: Bagaimana kedudukan Asuransi dalam pembiayaan Akad Musyarakah?, Bagaimana perbandingan pertimbangan hakim Pengadilan Agama pada putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn pada pembiayaan Musyarakah yang Polis Asuransinya tidak terbit? Sesuai dengan pemaparan maka penelitian ini bertujuan untuk mengtahui dan mengidentifikasi kedudukan Auransi dalam pembiayaan Akad Musyarakah, Untuk membandingkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama pada putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn pada pembiayaan Musyarakah yang Polis asuransinya tidak terbit. Metodologi penelitian ini merupakan penelitian Normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis, dengan cara menguraikan dan mendeskrifsikan isi dari data yang peneliti dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini. Hasil penelitian ini bahwa dalam memutus perkara nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Dalam memberikan pertimbangan hukum, Majelis Hakim telah sesuai dengan hukum yang berlaku karena hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 1365 KUH Perdata, karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap pembatalan pembiayaan musyarakah. Pasal tersebut menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum dan tata cara dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya hakim menggunakan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, UU No. 10 Tahun 1998 yang mengubah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Actions (login required)

View Item