Komparasi objek gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalimunthe, Nurhamna (2018) Komparasi objek gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1410200101.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (724kB)

Abstract

Gadai merupakan menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang. Pengaturan objek gadai dijelaskan di beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana objek gadai pada Pasal 376 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang marhun atau objek gadai yaitu marhun harus bernilai atau memiliki nilai rupiah.Dalam Pasal 1150 KUHPerdata mengatur tentang objek gadai yaitu hanya benda bergerak yang dapat dijadikan objek gadai. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturanobjek gadai menurutKHES dan KUHPerdata? Dan bagaimana perbedaan dan persamaan objek gadai menurut KHES dan KUHPerdata?. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui objek gadai menurut KHES dan KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui objek gadai menurut KHES dan KUHPerdata,. Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data-data dengan membaca sejumlah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah dengan melakukan kategorisasi data, pengorganisasian data, pendekripsian data dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa objek gadaidalam BW terasa tidak adil karena dalam KUHPerdata objek gadai sudah ditentukan apa saja yang dapatdijadikan objek gadai, yang mana objek gadai tersebut hanya benda-benda bergerak saja. Jadi, dalam KUHPerdata menjelaskan objek gadai itu secara sempit yang artinya peraturan tersebut tidak berlaku secara umum hanya orang-orang tertentu saja. Dalam KHES, objek gadai tidak hanya benda bergerak saja, namun benda tidak bergerak dan benda bergerak juga dapat dijadikan objek gadai, akan tetapi objek gadai tersebut harus memiliki nilai rupiah.

Actions (login required)

View Item